Kolaborasi DPRD dan Pemda Luwu Utara Untuk Pembangunan, IDP Jadi Pemateri Pada Kegiatan Orientasi

HARIAN.NEWS – Indah mengatakan, tidak semua masyarakat bisa punya kecepatan yang sama dalam menyampaikan aspirasinya kepadan eksekutif maupun legislatif. Pemerintahan itu terbatas, terutama ketersediaan anggaran, karena lebih banyak kebutuhan dibanding ketersediaan anggaran.

“Kita ingin ada kerja-kerja cerdas di dalamnya. Makanya saya sering sampaikan ke internal teman-teman, kalau ada hal yang bisa diselesaikan tanpa membebankan anggaran negara, maka selesaikan,” kata Indah di Hotel MaxOne Makassar, Rabu (4/9/19).

Sekarang, lanjut Indah, ada yang namanya P3 (Private Public Partnership), jadi tidak lagi semua pembangunan digantungkan pada pendekatan kovensional yang hanya mengandalkan apbd/apbn, dan disinilah diharapkan adanya jaringan melalui Parpol dan sebagainya untuk membantu percepatan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

“Ayo kita dorong P3 ini, bahkan saya juga berharap masing-masing aggota dewan punya desa binaannya sendiri. Bayangkan 35 anggota dewan melayani seluruh masyarakat Lutra. Karna sesungguhnya pemerintahan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Indah berpendapat, para anggota dewa untuk jangan cuma memikirkan konstituennya sendiri.
“Karena sesungguhnya tidak ada lagi persoalan konstituen setelah dilantik, seluruh masyarakat apalagi yang ada di dapil masing-masing menjadi tanggung jawab utama,” terang Bupati Perempuan pertama di Sulsel ini.